Komisi VI DPR mendukung rencana Pembangunan Bandara Ngurah Rai, Bali, namun dalam pembangunan tersebut Komisi yang membidangi BUMN tersebut meminta Angkasa Pura agar memprioritaskan lokasi bagi UMKM.

Hal itu mengemuka saat Komisi VI DPR mengadakan RDP dengan Dirut Angkasa Pura I Tommy Soetomo yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, di Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (29/1).

"Ini harus menjadi catatan penting dari Kementerian BUMN, karena BUMN seharusnya mengawal dan mengimplementasikan UU BUMN," papar Wakil Ketua Komisi VI DPR Eric Satrya Wardhana (F-Hanura).

Menurutnya, pembangunan bandara Internasional Ngurah Rai, Bali menyisahkan sebanyak 160 pedagang atau penyewa kios di Bandara yang merasa tergusur akibat pembangunan tersebut. "Yang paling penting adanya klarifikasi dari 160 penyewa kios itu apakah benar UMKM atau bukan," ujarnya.

Selain itu, perlu adanya klarifikasi kesanggupan mereka untuk meningkatkan kualitas produk, termasuk modalnya. "artinya apabila modalnya kurang, tentunya itu merupakan misi BUMN untuk membantunya," katanya.

Dia menambahkan, apabila modal dan kualitas produknya tidak meningkat tentunya bisa direlokasi ketempat yang lebih layak dan tidak memunculkan kesan digusur. "Kita mengharapkan para UMKM bisa transformasi menjadi besar ini yang bisa kita titipkan kepada BUMN," jelasnya.

Seperti diketahui, total Proyek Pengembangan Bandara Ngurah Rai Bali senilai Rp. 2,5 triliun dengan target selesai pada tahun 2013 mendatang, sehingga dapat dioperasikan pada pelaksanaan APEC tahun depan.(si)/foto:iwan armanias/parle.